28 May 2016

Makalah Pendidikan Anti Korupsi

Kata Pengantar

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan judul Pendidikan Anti Korupsi dengan baik.

            Keberhasilan penulis dalam menyusun penelitian ilmiah ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ilmiah remaja ini. Ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada :

  1. Drs. M. Adib MA, selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
  2. Orang tua penulis yang telah banyak memberikan dukungan baik moral maupun material.
  3. Rekan-rekan yang memberikan dukungan serta motivasi

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

 

 

Surabaya, 04 September 2015

 

 

 

                                                                                                                                       Penulis

 

 

ABSTRAK

 

Neri Rahmawati, Weka Nastiti Prana Y., Elisa Septiani C., Indrayanti Prastica WP., 2015, Pendidikan Anti Korupsi 

Kata Kunci : Sosialisasi pencegahan Tindak Korupsi 

Dewasa ini, maraknya Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat menghkhawatirkan. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa penangkapan yang terjadi setiap harinya. Oleh karena itu, Pendidikan Anti Korupsi kepada semua kalangan sangatlah penting dilakukan di zaman ini, mereka perlu mengetahui Pengertian Korupsi, Penyebab terjadinya Korupsi, Dampak Masif Korupsi, dan Hubungannya dengan mentalitas Kebudayaan Indonesia.

Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui pengertian korupsi dan penyebab terjadinya korupsi yang terjadi, sehingga maraknya terjadinya korupsi di negeri ini makin merajalela. Padahal, dampak dampak yang diakibatkan tejadinya korupsi sangatlah banyak, dan sangat merugikan bagi banyak pihak. Kurangnya sosialisasi pencegahan korupsi sejak anak usia dini, juga merupakan salah satu penyebab maraknya terjadinya korupsi. Pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan sangat banyak, seperti mengadakan penyuluhan di seluruh kalangan masyarakat.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014 Indonesia menempati urutan 107 negara paling korupsi di dunia. Hal ini secara resmi di umumkan ketika hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2014.Pada tahun 2015 peningkatan korupsi di Indonesia akan di prediksi naik sebesar 7%. Di Indonesia sendiri berdirinya KPK sebagai badan independen di Indonesia untuk memberantas korupsi di nilai masih sangat kurang, karena korupsi di Indonesia dari hari hari ke hari sejak di dirikannya KPK tidak pernah berkurang  (http://news.liputan6.com)

Atas situasi yang seperti ini sudah selayaknya Indonesia mulai membenahi diri untuk mencegah tindakan korupsi yang semakin merajalela. Salah satu cara untuk  mencegahnya adalah dengan melakukan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi kini telah banyak dilakukan baik oleh instansi pemerintahan maupun oleh lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Terutama bagi lembaga pendidikan, pendidikan antikorupsi ini harus sering digalakkan karena pendidikan menjadi modal pembangunan karakter suatu bangsa.

Dengan pendidikan anti korupsi yang diterapkan di Indonesia, dapat membantu pencegahan terjadinya internalisasi korupsi di Indonesia, sehingga korupsi tidak akan menjadi suatu hal yang membudaya yang akhirnya akan menjadi ciri mentalitas rakyat Indonesia.

Sebenarnya, korupsi itu ada karena situasi dan kondisi lingkungan kerja yang mendukung. Lalu pertanyaannya disini adalah masih adakah warga negara Indonesia ini yang masih benar-benar jujur dalam menjalankan tugasnyaa sehingga korupsi itu tidak akan merajalela seperti sekarang ini? Kita sendiri tidak bisa berpangku tangan pada KPK yang merupakan lembaga yang secara tegas dalam Undang-Undang diberi tugas untuk menangani tindakan korupsi di Indonesia. Dari sinilah, pendidikan anti korupsi  sangat dibutuhkan untuk membekali para calon pemimpin masa depan Indonesia agar menghindari tindakan korupsi

Pendidikan antikorupsi jangan hanya dibuat wacana saja tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan antikorupsi ini, diharapkan bangsa Indonesia di tahun-tahun  yang akan datang akan terbebas dari tindakan korupsi dan pada akhirnya rakyat Indonesia dapat menjadi makmur dan sejahtera tanpa korupsi.

 

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa pengertian korupsi ?

b. Apa penyebab terjadinya korupsi ?

c. Apa dampak masif korupsi di Indonesia ?

e. Bagaimana keterkaitan antara korupsi dengan mentalitas kebudayaan ?

 

1.3 Tujuan

a. Mengidentifikasi pengertian korupsi

b. Mengetahui penyebab – penyebab terjadinya korupsi di Indonesia

c. Mengetahui berbagai dampak korupsi di Indonesia dari berbagai bidang

e. Mengetahui keterkaitan antara korupsi dlam bidang pendidikan antikorupsi  Indonesia dengan mentalitas kebudayaaan.

 

 

BAB II

ISI

2.1 Pengertian Korupsi

                        Kata Korupsi pertama kali disebutkan oleh Lord Acton dalam Dani Krisnawati dkk., sebagai berikut: “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely ”. Yang berarti kekuasaan cenderung untuk Korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi yang absolute. Ungkapan tersebut dapat jadi pengingat kita bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap terjadinya tindak pedina korupsi dan bisa terjadi di belahan dunia mana pun tanpa mengenal usia pelakunya.

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282).

 

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (the abuse of public office for private gain).

Definisi lengkap korupsi menurut Asian Development Bank (ADB) adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan. Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberpa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20). Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

 

Menurut Robert KlitgaardPengertian Korupsi adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

Pengertian Korupsi menurut The Lexicon Webster Dictionary, Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

 

Pengertian Korupsi menurut Gunnar Myrdal, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.

 

Menurut Mubyarto, Pengertian Korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

  • Tidak Menerapkan ajaran Agama

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius, bahkan Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam agama terbanyak, yakni 6 agama. 6 agama tersebut meliputi : Islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan konghuchu. Tentunya dalam ajaran masing masing agama akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

  • Kurang Memiliki Keteladanan Pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Setiap perilaku perilaku atasan akan dicontoh oleh bawahannya. Pemimpin yang baik akan menjadikan rakyat yang baik juga, begitu juga sebaliknya.

  • Manajemen Cendrung Menutupi Korupsi di Organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi, ini yang membuat para oknum korupsi merasa aman karna terlindunggi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

  • Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Pada intinya peraturan perundang – undangan yang tidak nyata pada lapangan.

  • Aspek Individu Pelaku

 

Sifat Tamak Manusia Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Faktor utama penyebab sifat manusia yang demikian adalah kurangnya rasa bersyukur. Manusia yang kurang bersyukur akan selalu merasa kurang terhadap apa yang ia miliki.

  • Moral yang Kurang Kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk berniatan korupsi. Pembentukan moral yang tidak sempurna dari keluarga bisa menjadi faktor utama dalam hal ini.

  • Kebutuhan Hidup yang Mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Misalnya kurang dalam hal ekonomi, sedangkan ia harus tetap membiaya kehidupan keluarga, sehingga muncul niatan untuk melakukan korupsi demi menafkahi keluarga.

  • Gaya Hidup yang Konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar seringkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dan lagi sebagai bentuk pemenuhan keinginan.

 

  • Malas atau Tidak Mau Bekerja

Banyak orang yang ingin mendapat penghasilan banyak namun mereka tidak mau berusaha dengan cara yang susah, tidak ingin banyak mengeluarkan keringan, ini merupakan contoh orang malas dan tidak mau bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

2.3. Dampak Masif Terjadinya Korupsi

Beberapa tahun terakhir, sejumlah studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap variabel-variabel ekonomi secara ekstensif telah dilakukan.  Usaha rintisan telah dimulai oleh Mauro (1995) yang menegaskan bahwa korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kajian Tanzi dan Davoodi (1997) yang lebih elaboratif melaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.

Namun ternyata korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja seperti diterangkan dalam penelitian-penelitian.  Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara.  Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi menjadi berkepanjangan, negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Indonesia sendiri, berdasarkan Laporan Bank Dunia, dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia.  Berbagai dampak masif korupsi telah merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diuraikan dalam poin-poin berikut ini.

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi

The price of corruption is poverty.  –David Peck

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap orang miskin, dengan dua dampak yang saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan.  Dampak yang tidak langsung ini umumnya memiliki pengaruh atas langgengnya sebuah kemiskinan.

Secara sederhana penduduk miskin di wilayah Indonesia dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni  :
1.  Kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural yang bersifat terus menerus;
2.  Kemiskinan sementara (transient poverty), yaitu kemiskinan yang indikasinya adalah menurunnya pendapatan (income) masyarakat untuk sementara waktu akibat perubahan yang terjadi, semisal terjadinya krisis moneter.

Mengingat adanya kemiskinan struktural, maka adalah naif jika kita beranggapan bahwa virus kemiskinan yang menjangkit di tubuh masyarakat adalah buah dari budaya malas dan etos kerja yang rendah (culture of poverty). William Ryan, seorang sosiolog ahli kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari berkurangnya semangat wiraswasta, tidak memiliki hasrat berprestasi, fatalis.  Pendekatan ini dapat disebut sebagai blaming the victim (menyalahkan korban).

Pada tahun 2000-2001, the Partnership for Governanve Reform in Indonesia and the World Bank telah melaksanakan proyek “Corruption and the Porr”. Proyek ini memotret wilayah permukiman kumuh di Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta. Tujuannya ingin menjelaskan bagaimana korupsi mempengaruhi kemiskinan kota. Dengan mengaplikasikan suatu metode the Participatory Corruption assessment (PCA), di setiap lokasi penelitian, tim proyek melakukan diskusi bersama 30-40 orang miskin mengenai pengalaman mereka bersentuhan dengan korupsi.  Kegiatan ini juga diikuti dengan wawancara perseorangan secara mendalam untuk mengetahui dimana dan bagaimana korupsi memiliki pengaruh atas diri mereka.

Sebuah wawasan dan pemahaman yang holistik tentang pengaruh korupsi terhadap kehidupan sosial orang miskin pun didapat.  Para partisipan program PCA ini mengidentifikasi empat risiko tinggi korupsi, yakni  :

1.  Ongkos finansial (financial cost)
Korupsi telah menggerogoti budget ketat yang tersedia dan meletakkan beban yang lebih berat ke pundak orang miskin dibandingkan dengan si kaya.

2.  Modal manusia (human capital)
Korupsi merintangi akses pada efektivitas jasa pelayanan sosial termasuk sekolah, pelayanan kesehatan, skema subsidi makanan, pengumpulan sampah, yang kesemuanya berpengaruh pada kesehatan orang miskin dan keahliannya.

3.  Kehancuran moral (moral decay)
Korupsi merupakan pengingkaran dan pelanggaran atas hukum yang berlaku (the rule law) untuk meneguhkan suatu budaya korupsi (culture of corruption)

4.  Hancurnya modal sosial (loss of social capital)
Korupsi mengikis kepercayaan dan memberangus hubungan serta memporakporandakan kohesifitas komunitas.

 

Dampak Sosial

Korupsi, tidak diragukan, menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut Alatas, melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai oraganisasi negara dan mencapai kehormatan.  Di India, para penyelundup yang populer sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. Bahkan, di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup.  Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.

Menurut Transparensy International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat.  Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.  Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (marginal detterence). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

Dampak terhadap Demokrasi

Negara kita sering disebut bureaucratic polity.  Birokrasi pemerintah merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Selain itu, birokrasi pemerintah juga merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat.  Namun di sisi lain, birokrasi sebagai pelaku roda pemerintahan merupakan kelompok yang rentan terhadap jerat korupsi.

Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di tanah air seolah menjunjung tinggi pameo “jika bisa dibuat sulit, mengapa harus dipermudah”.  Semakin tidak efisien birokrasi bekerja, semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini.  Sikap masa bodoh birokrat pun akan melahirkan berbagai masalah yang tidak terhitung banyaknya.  Singkatnya, korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi.

Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum  :  yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri.  Korupsi tidak saja terbatas pada transaksi yang korup yang dilakukan dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih, melainkan juga meliputi berbagai akibat dari perilaku yang korup, homo venalis.

Transparency International (TI), sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam upaya antikorupsi, membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu  :

1. Korupsi administratif
Secara administratif, korupsi bisa dilakukan “sesuai dengan hukum”, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang dilakukan, serta korupsi yang “bertentangan dengan hukum” yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan.  Di tanah air, jenis korupsi administratif berwujud uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), akte lahir, dan paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal, seharusnya tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat.

2.  Korupsi politik
jenis korupsi politik muncul dalam bentuk “uang damai”.  Misalnya, uang yang diberikan dalam kasus pelanggaran lalu lintas agar si pelanggar tidak perlu ke pengadilan.

Manajemen kerja birokrasi yang efisien sungguh merupakan barang yang langka di tanah air.  Menurut HS. Dillon, birokrasi hanya dapat digerakkan oleh politikus yang berkeahlian dalam bidangnya. Bukan sekedar pejabat yang direkrut dari kalangan profesi atau akademikus tanpa pengalaman dan pemahaman tentang kerumitan birokrasi.

Dampak terhadap Fungsi Pemerintahan

Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan.  Pertama, korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja.  Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.

Kedua, publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi.

Ketiga, lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Sering terdengar tuduhan umum dari kalangan anti-neoliberalis bahwa lembaga multinasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IF, dan Bank Dunia adalah perpanjangan kepentingan kaum kapitalis dan para hegemoni global yang ingin mencaplok politik dunia di satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini sangat mungkin menimpa pejabat publik yang memperalat suatu lembaga politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam kasus seperti ini, kehadiran masyarkat sipil yang berdaya dan supremasi hukum yang kuat dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi yang merajalela di masyarakat.

Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut  :
1.  Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi,
2.  Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset,
3.  Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Menurut Wang An Shih, koruptor sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi semata-mata.  Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

Dampak terhadap Akhlak dan Moral

Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Jika suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur. Jika pemerintahan justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintahan.

Karenanya, praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang menjangkiti kalangan elit turut memaksa masyarakat menganut berbagai praktik di bawah meja demi mempertahankan diri.  Mereka pun terpaksa melakukan korupsi agar mendapat bagian yang wajar, bukan untuk mencapai berbagai keuntungan luar biasa.  Inilah lingkaran setan yang klasik.  Singkatnya, demoralisasi terhadap perilaku koruptif kalangan elit pemerintah, juga sering menyuburkan perilaku koruptif di kalangan masyarakat.

Aspek demoralisasi juga mempengaruhi lembaga internasional dalam menetapkan kebijakan untuk membantu negara-negara berkembang.  Lembaga internasional menolak membantu negara-negara yang korup.  Sementara pada gradasi tertentu, praktik korupsi akan memunculkan antipati dan mendorong sumber-sumber resistensi yang luar biasa di kalangan warga masyarakat.  Akibatnya kemudian adalah terjadinya delegitimasi aparat dan lembaga pemerintahan, oleh karena mereka dianggap warga masyarakat tidak kredibel.  Menurut Sun Yan Said, korupsi menimbulkan demoralisasi, keresahan sosial, dan keterasingan politik.  (blog.kampuskeuangan).

2.4. Korupsi dan Mentalitas Kebudayaan

Korupsi berasal dari kata corrupti(Latin) yang berarti busuk, rusak atau dalam bentuk kata kerja corrumpere yang berarti menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur  perbuatan melawan hokum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri orang lain  atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan dalam jabatan.

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan di negara Indonesia. Bahkan negara kita memiliki rating yang tinggi di antara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi. Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai).

Budaya korupsi akan menjadi cermin dari kepribadian bangsa yang bobrok dan sungguh membuat negara ini miskin karena kekayaan-kekayaan negara dicuri untuk kepentingan segelintir orang tanpa memperdulikan bahwa dengan tindakannya akan membuat sengsara berjuta-juta rakyat ini.

 

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia berlangsung sejak masa pemerintahan Soeharto atau bahkan pada masa pemerintahan Soekarno. Sekarang korupsi tidak berkurang meskipun sebuah generasi baru muncul(reformasi) bahkan korupsi di era refomasi semakin besar. Boleh dikatakan korupsi merupakan warisan kebudayaan orde baru yang terus melekat dalam generasi reformasi sekarang ini.

Keinginan untuk memeroleh kehidupan pribadi seorang koruptor dengan menjalankan tindakan korupsi merupakan sebuah unsur budaya yang kurang sehat.  Sebab pada dasarnya perilaku korupsi bisa menghancurkan masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budayanya. Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, moralitas para politisi yang kurang baik dan lain-lain.  

Korupsi sebagai Budaya? 

Franz Magnis-Suseno mengemukakan hubungan antara korupsi dan nilai-nilai kebudayaan.  Korupsi  dapat dicari penyebabnya dalam nilai-nilai budaya tradisonal yang berkembang di masyarakat atau negara itu. Selanjutnya dia memberikan dua nilai budaya yang menunjang terjadinya korupsi yaitu personalistik dan rasa kekeluargaan, dan pengaruh feodalisme. Nilai personalistik dan feodalisme tertanam kuat dalam kebudayaan masyarakat tertentu maka konsekuensinya korupsi yang ada dalam masyarakat itu akan tertanam kuat juga dan sulit untuk dihilangkan. Nilai kekeluargaan dan kekerabatan yang menjadi nilai yang sungguh kental dalam masyarakat Indonesia. Rasa kekeluargaan yang tinggi melahirkan perilaku korupsi  di Indonesia seperti perilaku Soeharto dan keluarganya. Meskipun pada akhirnya Magnis-Suseno juga membantah pendapatnya  sendiri bahwa  pengembalian korupsi pada nilai-nilai budaya korupsi merupakan sebuah bentuk rasionalisasi. Sebab korupsi juga terjadi di zaman modern ini(nilai-nilai modern telah berkembang). Namun Ia menganggap nilai-nilai tradisional hanya menentukan bentuk dan pola dari korupsi itu.

Kebudayaan juga bercirikan  turun-temurun  dari satu generasi ke generasi(pengertian kebudayaan bagian keempat di atas). Kebudayaan adalah hasil bersama yang melibatkan banyak generasi sebagai pendukung dan pengembangnya. Korupsi yang telah terjadi di Indonesia berlangsung sejak masa pemerintahan Soeharto atau bahkan pada masa pemerintahan Soekarno. Sekarang korupsi tidak berkurang meskipun sebuah generasi baru muncul(reformasi) bahkan korupsi di era refomasi semakin besar. Boleh dikatakan korupsi merupakan warisan kebudayaan orde baru yang terus melekat dalam generasi reformasi sekarang ini. Soejanto Poespowardojo mengatakan bentuk-bentuk kebudayaan memiliki nilai relatif bukan hanya mengandung hal-hal yang sehat dan membangun hidup manusia tetapi juga mengandung unsur-unsur yang menghambat dan bahkan menghancurkan kehidupan masyarakat itu.  Keinginan untuk memeroleh kehidupan pribadi seorang koruptor dengan menjalankan tindakan korupsi merupakan sebuah unsur budaya yang kurang sehat.  Sebab pada dasarnya perilaku korupsi bisa menghancurkan masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budayanya. Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, moralitas para politisi yang kurang baik dan lain-lain.  

Selain itu kebudayaan juga memiliki nilai yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya sebuah barang peninggalan budaya masa lampau akan tetap terpelihara dalam masyarakat sekarang ini jika nilai kebudayaan itu menunjang kehidupan mereka. Korupsi didasarkan pada sebuah mentalitas untuk memeroleh kekayaan yang berlimpah dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Mentalitas instan seperti ini merupakan produk dari kebudayaan modern. Manusia memeroleh segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Boleh dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah produk dari kebudayaan modern.  

Namun jika kita melihat pengertian kebudayaan dalam pemahaman  filosofis sangat berbeda. Soejanto Poespowardojo mengatakan kebudayaan pada hakikatnya adalah humanisasi yaitu proses peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat yang manusiawi. Oleh karena itu nilai-nilai manusiawi menjadi dasar dan ukuran untuk langkah-langkah perkembangan dan pembangungan.Jika pemahaman filosofis ini membedah perilaku korupsi sebagai sebuah budaya tidak akan menemukan benang merah yang jelas dan pasti. Korupsi merupakan sebuah perilaku yang melanggar tatanan nilai yang ada dalam masyarakat misalnya nilai kejujuran, keadilan, kebaikan, kedamaian dan lain-lain. Nilai kejujuran yang telah berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia telah digantikan oleh sikap baru yaitu berbohong dan lain-lain. Nilai keadilan yang juteru menjadi salah  satu dasar dari kelima sila Pancasila telah digantikan sikap baru yaitu  mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan umum. Sikap-sikap ketidakjujuran, egoistik adalah sebuah tindakan yang telah menghancurkan nilai-nilai kebudayaan nasional bangsa Indonesia.

Namun jika kita menelisik motif dari perilaku korupsi maka akan menemukan hubungannya meskipun secara tidak langsung. Korupsi pada dasarnya sebuah tindakan kriminal baik terhadap hukum maupun terhadap nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kebudayaan adalah sebuah nilai etis untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan demikian tindakan korupsi dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.   Pada umumnya setiap orang yang melakukan korupsi dilatarbelakangi oleh keinginan personal atau kelompok tertentu untuk memeroleh bahagiaan(Bandingkan dengan pengertian dan motif  korupsi di atas). Kebahagiaan yang merupakan nilai diperjuangkan dan dicita-citakan oleh setiap orang agar ia memeroleh hidup yang layak sebagai seorang manusia. Maka korupsi merupakan instrumen untuk mengejar nilai  kebahagiaan itu. Keinginan untuk melakukan  korupsi salah satu sarana untuk merealisasikan cita-cita kebahagiaan hidupnya meskipun jalan yang ditempuh justru melanggar norma atau nilai yang ada dalam masyarakat itu. Jika kita menyimak motif korupsi ini maka kita akan menemukan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Unsur-unsur itu adalah nilai kebahagiaan yang justeru melekat dalam diri manusia itu sendiri dan adanya usaha untuk merealisasikan cita-cita kebahagiaan hidup. 

Korupsi juga telah melanggar etika politik itu sendiri. Etika politik merupakan salah satu segi nilai kebudayaan yang patut dikembangkan dalam sebuah negara. Jika para pejabat negara tidak mampu mencitptakan sebuah kebudayaan politik yang baik maka kebudayaan politik akan menjadi rusak. Sebuah cita-cita politik yang etis harus mampu menciptakan sebuah masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan bukan hanya monopoli orang-orang tertentu, kelompok atau etnis tertentu tetapi seluruh rakyat. Korupsi sebagai salah satu bentuk penyelewengan terhadap cita-cita sebuah masyarakat yang sejahtera dan merata. Sebab korupsi menciptakan penumpukkan kekayaan pada pribadi, kelompok tertentu.  Hanya pihak-pihak atau orang tertentulah yang mampu menikmati kelimpahan kekayaan.

Selain itu mentalitas korupsi yang mendarah daging bukanlah sifat hakiki yang ada dalam manusia. Mentalitas korupsi pada dasarnya tercipta oleh mentalitas modern seperti budaya konsumtif, easy going, tidak mau bekerja keras dan lain-lain. Sebagai sebuah mentalitas yang ditambahkan korupsi bisa dihilangkan dengan mengembangkan sebuah budaya tandingan seperti nilai-nilai agama. Setiap agama pasti mengembangkan nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, rasa bersalah dan lain-lain. Setiap orang harus mengusahakan nilai kerja keras untuk memeroleh kebahagiaan. Setiap orang akan merasa bahagia jika ia bisa menikmati hasil jerih payah yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

            Pendidikan anti korupsi adalah hal yang sangat penting dan di butuhkan di Indonesia saat ini, karena dengan pendidikan anti korupsi dapat membantu Indonesia untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia dengan cara pencegahan. Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini juga mencegah munculnya kebudayaan korupsi di Indonesia. Yang mana telah kita sadari bahwa korupsi sudah menjadi tradisi di Indonesia. Jika pendidikan anti korupsi ini dilaksanakan dengan baik dan benar maka korupsi tidak akan menjadi mentalitas kebudayaan rakyat Indonesia.

 

3.2 Saran

1.   Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi sejak usia dini.

2. Mengendalikan diri untuk menjauhi sifat sifat korupsi seperti mencotek ketika ujian, terlambat datang ujian,dll

3. Seharusnya pemerintah memberikan hukuman yang tegas kepada para koruptor agar mereka merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

4. setiap individu harus menyadari bahwa korupsi adalah hal yang tercela dan merugikan banyak pihak maupun diri sendiri.

5. Seluruh elemen masyarakat saling bekerja sama untuk memerantas korupsi.

 

Senarai :

  1. Independen     : Kebebasan, bebas , merdeka atau berdiri sendiri
  2. Internalisasi     : penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan  dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yg diwujudkan dl sikap dan perilaku.
  3. Abosolut          : tidak terbatas
  4. Implisit           : termasuk (terkandung) di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan); tersimpul di dalamnya; terkandung halus; tersirat
  5. Gratifikasi       : uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan
  6. Legitimasi       : keterangan yg mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yg dimaksud; kesahan
  7. Komprehensif  : bersifat mampu menangkap (menerima) dng baik
  8. Eksistensi        : hal berada; keberadaan
  9. Fatalis            : orang yg percaya atau menyerah saja kpd nasib

      10.  Kohesivitas   :mengenai penyatuan kekuatan

      11.  Holistik        : yang menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian bagiannya.

      12.  Pemeo        : ejekan (olok-olok, sindiran) yg menjadi buah mulut orang

      13.  Manifestasi  : perwujudan sbg suatu pernyataan perasaan atau pendapat:

      14.  Kredibilitas  : perihal dapat dipercaya

      15.  Demoralisasi: kemerosotan akhlak; kerusakan moral

      16.  Gradasi       : tingkat peralihan suatu keadaan pada keadaan lain; tingkat perubahan


Kirim Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Indrayanti Prastica Wibowo Putri

Komentar Terbaru